Seiring AI generatif menyerap jutaan karya kreatif, perdebatan menguat soal siapa yang layak dibayar dan bagaimana hukumnya diatur.
Ilustrasi dibuat oleh AI.Ringkasan
- AI generatif memicu konflik baru soal hak cipta dan kompensasi kreator.
- Konsep learnright menawarkan hak khusus untuk melisensikan karya bagi pelatihan AI.
- Skema ini dipandang sebagai jalan tengah antara inovasi teknologi dan keadilan bagi kreator.
KETIKA kecerdasan buatan generatif semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari, menulis teks, membuat gambar, hingga merangkum berita, pertanyaan lama tentang hak cipta mendadak terasa jauh lebih mendesak.
Siapa yang seharusnya mendapatkan keuntungan ketika AI belajar dari karya kreatif manusia?
Sebuah makalah baru di Journal of Technology and Intellectual Property menilai sistem hak cipta saat ini tidak cukup siap menghadapi skala dan kecepatan pembelajaran mesin modern.
Penulisnya, Frank Pasquale (Cornell Tech dan Cornell Law School), bersama Thomas W. Malone (MIT Sloan School of Management) dan Andrew Ting (George Washington University).
Mereka mengusulkan inovasi hukum bernama “learnright”, yakni hak kekayaan intelektual baru yang memberi kreator hak untuk melisensikan karyanya khusus bagi pelatihan AI.
Gagasan dasar learnright pertama kali diajukan Malone pada 2023. Dalam makalah terbaru ini, para penulis menjabarkan bagaimana konsep tersebut bisa diterapkan secara hukum dan ekonomi, bukan sekadar wacana normatif.
Akar persoalan terletak pada ketimpangan yang kian nyata. Model AI terbesar saat ini dilatih menggunakan data raksasa yang “dikikis” dari internet, buku, artikel, lagu, foto, karya seni, hingga unggahan media sosial.
Sejumlah penulis dan seniman kini menggugat perusahaan AI, menuding penggunaan karya berhak cipta tanpa izin untuk tujuan komersial sebagai pelanggaran hukum.
Namun, putusan pengadilan masih belum konsisten, terutama terkait apakah pelatihan AI dapat dikategorikan sebagai fair use.
Sebagian hakim meragukan klaim perusahaan AI, sementara yang lain membandingkan proses pelatihan dengan manusia yang “membaca” buku.
“Ketidakpastian hukum ini merugikan pemilik hak cipta sekaligus teknolog,” kata Pasquale. “Undang-undang yang mewajibkan perundingan di antara keduanya akan mendorong pembagian manfaat AI yang lebih adil.”
Taruhannya besar. Seniman mengeluh gaya khas mereka bisa ditiru dalam hitungan detik. Jurnalis kehilangan pembaca karena chatbot merangkum berita tanpa mengalirkan trafik ke media.
Pekerja kerah putih, dari desainer hingga pengacara, khawatir karya mereka sendiri menjadi bahan bakar otomatisasi berikutnya.
Menurut para penulis, ini bukan sekadar teka-teki hukum, melainkan juga soal moral. Dari sudut pandang utilitarian, masyarakat diuntungkan jika produksi karya kreatif terus berlangsung, dan itu butuh insentif yang adil.
Dari perspektif berbasis hak, perusahaan teknologi melindungi kekayaan intelektual mereka dengan ketat, namun sering mengabaikan nilai karya yang melatih model.
Sementara dari etika kebajikan, komunitas kreatif yang sehat bertumpu pada norma penghargaan dan atribusi.
“Learnright menyeimbangkan semua kepentingan ini,” ujar Malone. “Ia memberi kompensasi kepada kreator, mengurangi ketidakpastian hukum bagi perusahaan AI, dan pada akhirnya lebih adil bagi masyarakat.”
Learnright tidak dimaksudkan menggantikan hak cipta, melainkan menambah “hak ketujuh” dari enam hak eksklusif yang sudah ada, khusus untuk pembelajaran mesin.
Seperti halnya perlindungan khusus pada transmisi audio digital, pembuat undang-undang dapat menambahkan perlindungan baru untuk penggunaan karya dalam pelatihan AI.
Dalam praktiknya, perusahaan AI akan melisensikan hak belajar dari dataset tertentu, mirip lisensi arsip berita atau bank foto.
Tarif ditentukan lewat mekanisme pasar, sementara lembaga clearinghouse atau lisensi kolektif bisa meniru model sukses industri musik.
Kritik umum menyebut aturan ini bisa memperlambat inovasi atau membebani startup. Namun, para penulis menilai pelatihan tanpa batas justru berisiko merusak ekosistem kreatif yang menopang AI.
Sejumlah riset menunjukkan model yang terus “memakan” outputnya sendiri berisiko mengalami model collapse, yakni penurunan kualitas. Tanpa suplai karya manusia yang segar, seperti seni, jurnalisme, riset, kemajuan AI bisa mandek.
Usulan learnright hadir ketika pembuat kebijakan di berbagai negara mulai serius mengatur AI generatif. Skema ini menawarkan jalan tengah, yakni pelatihan AI tetap berjalan, tetapi kreator tidak dibiarkan tanpa kompensasi.
“Perusahaan AI membayar mahal manajemen, karyawan, dan pemasok seperti NVIDIA,” kata Pasquale. “Karya berhak cipta yang menjadi fondasi inovasi AI juga layak dihargai. Learnright adalah langkah penting ke arah itu.”
Perdebatan serupa juga muncul dalam laporan U.S. Copyright Office dan diskusi di Uni Eropa terkait AI Act, yang sama-sama menyoroti transparansi data pelatihan dan perlindungan kreator.
Artinya, learnright bukan ide yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari arus global untuk menata ulang hubungan antara kreativitas manusia dan mesin cerdas.
Disadur dari TechXplore.
Posting Komentar